Skandal Korupsi Proyek BTS 4G: Dugaan Penyerapan Anggaran dan Konstruksi Proyek pembangunan 4.200 BTS (Base Transceiver Station) 4G di daerah terpencil di Indonesia oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjadi sorotan publik setelah diungkap adanya dugaan kasus korupsi. Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti, Mufiammad Feriandi Mirza, menghadirkan fakta mengejutkan dalam persidangan, mengakui bahwa lembaganya telah membayar lunas biaya proyek senilai Rp 10 triliun kepada para kontraktor, meskipun banyak menara BTS Kominfo yang sebenarnya belum terbangun. Pembayaran penuh ini diduga dilakukan demi penyerapan anggaran, yang telah menimbulkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 8 triliun.
Pada persidangan, Mufiammad Feriandi Mirza dihadirkan sebagai saksi untuk tiga terdakwa, yakni mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, eks Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development UI, Yohan Suryanto, yang didakwa terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS 4G yang dikerjakan oleh Bakti. Salah satu poin dalam dakwaan adalah adanya penerimaan suap yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan Johnny G. Plate yang disebut-sebut ikut diperkaya mencapai Rp 17 miliar.
Dalam persidangan, Mufiammad Feriandi Mirza mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengajukan anggaran sebesar Rp 10,8 triliun untuk proyek pembangunan menara pemancar BTS 4G di daerah terpencil. Proyek ini dikerjakan dengan target selesai pada Desember 2021. Namun, pada kenyataannya, proyek tersebut molor, dengan hanya 1.700 tower yang berhasil diselesaikan hingga batas waktu tersebut, sedangkan 2.156 tower lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Menariknya, meskipun banyak tower yang belum selesai dibangun, Mufiammad Feriandi Mirza mengakui bahwa Bakti telah melakukan pembayaran 100 persen kepada para kontraktor, yakni sebesar Rp 9,8 triliun. Alasan yang dia berikan untuk pembayaran penuh ini adalah demi penyerapan anggaran. Meskipun anggaran sudah dibayarkan, Mirza menyatakan bahwa Bakti tetap memberlakukan sistem sanksi kepada kontraktor yang kinerjanya lelet, dengan menuntut mereka untuk menyerahkan bank garansi sesuai dengan proyek yang belum selesai dikerjakan.
Namun, penjelasan ini tidak sepenuhnya memuaskan para hakim yang memimpin persidangan. Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri, menganggap aneh bahwa Bakti telah membayar penuh kepada kontraktor meskipun proyek belum selesai. Upaya meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Mirza juga tidak mengubah sikapnya, yang tetap mempertahankan alasan penyerapan anggaran sebagai alasan utama untuk pembayaran tersebut.
Kasus korupsi proyek BTS 4G ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan serius tentang efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Pembayaran penuh kepada para kontraktor yang pekerjaannya belum selesai menimbulkan dugaan bahwa ada praktek korupsi dan nepotisme yang terjadi dalam pengelolaan proyek ini. Sebagai masyarakat, kita berharap agar kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan para pelaku korupsi dapat diadili dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.
Skandal Korupsi Proyek BTS 4G: Dana Miliaran Rupiah Menguap dan Menara BTS Mangkrak
Skandal korupsi proyek BTS 4G yang melibatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengguncang Indonesia. Kini, berdasarkan pengungkapan Plt Menkominfo, Mahfud MD, proyek ini ternyata sudah berjalan sejak tahun 2006. Namun, masalah baru muncul pada 2020 ketika lebih dari Rp 10 triliun dana dialokasikan untuk proyek tersebut.
Pada saat dimintai pertanggungjawaban atas dana yang telah dicairkan, terungkap bahwa hingga saat itu tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dilaksanakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kemana perginya dana yang bernilai Rp 10 triliun tersebut.
Fakta mengejutkan lainnya pun terungkap pada Maret 2022, ketika ditemukan bahwa dari target 4.200 menara BTS, hanya 958 menara yang berdiri. Dengan hitung-hitungan konservatif, biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membangun 958 menara tersebut hanya sekitar Rp 2,1 triliun. Artinya, sekitar Rp 8 triliun atau 80 persen anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek ini telah disalahgunakan.
Namun, masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Meskipun sudah berdiri, Mahfud MD mengungkapkan bahwa 958 menara BTS ini justru mangkrak dan tidak berfungsi. Temuan ini didasarkan pada pemeriksaan satelit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan keberadaan dan kelayakan operasional menara BTS.
Skandal ini telah menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat dan juga citra pemerintah. Kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah dan pemborosan anggaran yang terjadi menunjukkan perlunya upaya serius dalam mengatasi korupsi dan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Semoga proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam skandal ini dan memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia yang telah merasakan dampak dari aksi korupsi yang merugikan ini.